STUDI BANDING MPM UNCEN

“ mencari referensi sejarah organisasi mahasiswa diluar Papua guna menyatukan perspektif peraturan sesuai kebutuhan UNCEN ”

Keluarga Besar Mahasiswa universitas Cenderawasih atau yang kita sebut KABESMA UNCEN adalah organisasi intra perguruan tinggi sebagai wadah pengembangan jati diri mahasiswa UNCEN. Organisasi mahasiswa yang mempunyai cita-cita luhur yaitu untuk pembangunan Papua kedepan. Organisasi yang terus mengalami perubahan guna penyesuaian dengan keadaan kebutuhan mahasiswa Uncen seperti dari senat ke BEM. Senat yang adalah pemengang tunggal eksekutif, Legislatif, yudikatif dalam organisasi kemahasiswaan kini di tranformasikan serta formulasikan ke semigoverment. Pengadopsasian sistem organisasi pemerintahan ini yang akhirnya disebut triaspolitikal ala mahasiswa Uncen. Formulasi guna pengembangan sistem dan tatacara pelaksanaan organisasi dicetuskan oleh elit-elit mahasiswa berupa konstitusi atau yang kita kenal dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tagga (AD/ART). Pada Tahun 2008/2009 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM UNCEN) berhasil merancang dan mengeluarkan AD/ART, dimana AD/ART tersebut membutuhkan waktu kesetian  dan pengorbanan MPM. Studi banding di beberapa perguruanpun dilakukan guna mendapat referensi pada saat itu sehingga akhirnya berhasil mengeluarkan peraturan organisasi (PO) uncen tersebut.

Keberhasilan MPM Uncen membuat PO tersebut disambut baik oleh seluruh mahasiswa dan pihak lembaga universitas cenderewasih. Akan tetapi diakui juga bahwa masih banyak kekurangan dan kelengkapan draf AD/ART yang harus di lengkapi guna penyempurnaan PO itu. Hal itu diakui oleh mantan ketua MPM periode 2008/2009 Mega Petrodes. Mega mengungkapkan bahwa masih banyak teknis-teknis yang harus dilengkapi seperti bentuk pemilihan ketua BEM, dimana di AD/ART disebutkan dua cara sala satunya adalah Pemilu Raya. Untuk itu perlu ada referensi dari PTN/PTS yang sudah melaksanakan pemilu raya mahasiswa. Tanggungjawab dan visi misi MPM periode kini yang terus mau mengembangkan organisasi Uncen akhirnya mendorong MPM periode ini untuk melakukan Studi Banding di beberapa PTN/PTS di Jakarta diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Admatjaya guna mendapat referensi sejarah organisasi mahasiswa diluar Papua, konstitusi organisasinya,dan mekanisme pemilu raya mahasiswa, yang nantinya di sesuaikan dengan kebutuhan organisasi mahasiswa UNCEN, dan tentunya untuk melaksanakan pemilu raya pertama di UNCEN.

Tujuan diatas disambut baik oleh Rektor UNCEN dengan mengeluarkan Surat Keputusan untuk Tim kerja yaitu Panitia khusus (PANSUS). PANSUS tersebut  terdiri dari ketua MPM dan anggota aktif, BEM, BEMF, dan Stering comitte. Perekrutmen tim PANSUS ini di akui juga oleh ketua MPM Saneraro Wamaer bahwa belum maksimal karena karena tidak semua keterwakilan dari DPMF seluruh fakultas di UNCEN. Hal itu dikarenakan kekurangan biaya, tetapi lanjutnya diakui bahwa karena ini hanya sebagai pengambilan data sehingga tidak terlalu bermasalah, nanti sekembalinya dari Jakarta baru akan disosialisasikan ke seluruh mahasiswa UNCEN. (yasonngelia)

DEKLARASI PERDAMAIAN PAPUA

DEKLARASI PERDAMAIAN PAPUA

Syukur Bagimu Tuhan

Kami lebih dari 500 orang peserta Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang terdiri dari wakil-wakil Agama, Adat, Perempuan, Pemuda, Akademisi, Organ-organ Mahasiswa, dan kelompok resisten yang berasal dari Kabupaten/Kota Se-Tanah Papua telah berpartispasi aktif dalam konferensi perdamaian Tanah Papua yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 7 July 2011.

Dalam Konferensi yang bertemakan : “Mari kitong bikin Papua jadi Tanah damai”, kami telah berbagi pengalaman, dan saling meneguhkan satu-sama lain melalui perjumpaan, percakapan dan diskusi. Kami pun diperkaya dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber seperti :

Bpk. Djoko Sujanto selaku Menkopolhukam RI. Bpk. Barnabas Suebu, SH selaku Gubernur Provinsi Papua. Bpk. Bekto Suprapto, selaku Kapolda Papua. Bpk. Erfi Triasunu selaku Panglima Kodam 17 Cenderawasih. Mgr. Leo Laba Ladjar selaku Uskup Keuskupan Jayapua. Dr. Tony Wanggai selaku Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Papua sekaligus wakil dari Majelis Muslim Papua. Pdt. Sokrates Sofyan Yoman, M.Th, selaku Ketua Sinode persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua. Bpk. Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP). Selanjutnya, kami merefleksikan tentang Papua Tanah Damai dengan mendalami konsep dan indikator-indikatornya. Selain itu, kami juga mengidentifikasi masalah-masalah yang mesti dicarikan solusinya demi terwujudnya Papua Tanah Damai.

Seturut dengan tradisi budaya Papua tentang cara penyelesaian konflik secara damai, maka:
Kami menegaskan bahwa Dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi yang tepat penyelesaian konflik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia; Kami bertekad untuk mencari solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan HAM, Ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui suatu Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral; Kami menyambut baik inisiatif baik pemerintah pusat dalam mendukung proses-proses persiapan dialog Jakarta-Papua. Melalui Konferensi Perdamaian Tanah Papua, kami pun menetapkan kriteria-kriteria utusan orang Papua yang akan berdialog dengan pemerintah Indonesia. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :........., baca selengkapnya;